h1

Antara ke”Dungu”an, Pelanggaran dan Pengekangan…

Januari 12, 2010

Buku adalah jendela dunia, mungkin seperti itu deskripsi mengenai betapa manfaatnya sebuah buku tersebut. Tak dapat dipungkiri bahwasannya buku memberikan gambaran betapa luasnya ilmu yang tanpa batas. Namun akhir tahun 2009 kemarin terdapat fenomena heboh mengenai pembredelan buku.

Adalah pihak Kejaksaaan Agung yang memprakarsai kebijakan publik yang mengancam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan melakukan pelarangan terhadap sejumlah publikasi, padahal beberapa diantaranya merupakan buku yang secara publik diakui memiliki bobot akademis dan disusun berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Indonesia sudah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menjamin kebebasan berekspresi melalui tulisan. Tapi mengapa pembredelan masih kerap dilakukan, apakah hal tersebut hanyalah sekedar untuk menutupi kedok para pemimpin yang merasa tidak boleh untuk dikritik.

Memang belum jelas pelanggaran perderan buku-buku tersebut dikarenakan tidak disertai dengan alas an dan bukti-bukti yang kuat mengenai “sejauh mana mengganggu dan membahayakannya buku-buku tersebut jika diketahui oleh masyarakat banyak”. Sehingga patut diduga bahwa alas an pelanggaran buku-buku tersebut hanya didasarkan pada kecurigaan bahwa buku-buku yang ditarik tersebut mengandung muatan isu-isu yang berkaitan dengan komunisme, marxisme dan SARA. Kejaksaaan Agung juga tidak menelaah dan mendiskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait (penulis, penerbit, akademisi, dan masyarakat sipil) mengenai muatan materi dan dampak yang akan timbul dari diterbitkannya buku-buku tersebut.

Jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan konstitusi yang telah disahkan padahal semua itu tadi adalah menjadi suatu dasar dalam upaya pengormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia untuk mengembankan diri dan lingkungan sosialnya.

Oleh sebab itu pelarangan tersebut apakah benar merupakan suatu larangan yang memang harus dipatuhi ataukah hanya semacam hal yang membuat kita semakin ‘dungu’ karena hak-hak yang seharunya kita terima tak dapat dicapai. Mana keberadaan kita sebagai bangsa yang demokrasi apabila kekuasaan yang kita wakilkan di parlemen masih saja bertingkah sewenang-wenag tanpa adanya gagasan mengenai rakyat kecil yang selalu dibodohi dengan jani-janji dan kebijakan-kebijakan yang justru mempersempit ruang gerak kita….

2 komentar

  1. Inilah bentuk pengkhianatan atas kebebasan dan hak asasi manusia yang didengung-dengungkan diindonesia, terlalau kakunya peratauran dan kekawatiran para elit membuat kebebasan berpendapat dan menuangkan pikiran dalam sebuah buku terpasung. Terlepas benar atau tidaknya isi buku etrsebut hendaknya epmerintah lebih bijaksana dalam membuat tindakan jangan asal melakukan pembredelan buku, lebih mendewasakan jika dibuat sebuah diskusi public atau akademik menegnai apa maksud, inti dan tujuan buku tersebut sehingga amsyarakat bisa menilai sendiri buku tersebut.


  2. tp jk kta lhat kasus pembredelan bku gurita cikeas, kita hrs crmat. q curiga da sesuatu dbalik t. dugaan smentara pnerbtan n pmbredelan bku cikea itu adalah pengecoh mta msyarakt, dmn smw elemen akn trtju k buku trsbt. buku tsb kmdian dtntang oleh bberp jurnalis, tkoh, bhkn presidn. kmdia da bku yg diisukn sbg bku tndingan. ini sbuah taktik politik militer, dmn akn dmunculkn sbuah mslh untuk mnyelesaikn mslh yg lain, atau mmbuat keonarn dt4 lain utk kbur k t4 yg tdk dkthui org. y smcam t lh..



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: